Inisiator Pembangunan Masyarakat

Pada posting sebelumnya, saya telah membahas mengenai peranan sosiatris sebagai agen pelaksana perubahan sosial. Peranan tersebut tentu saja sesuai dengan pilihan karir para sosiatris tersebut. Jalur karir tersebut dapat saya bagi menjadi dua kelompok berdasarkan institusi di mana para sosiatri bertugas. Pertama institusi tersebut dapat berupa departemen atau unit kerja di pemerintahan dan kedua institusi di luar pemerintah. Kelompok kedua mencakup bidang profesi yang sangat beragam, mulai dari pekerja swasta, wirausaha, lembaga swadaya masyarakat, dsbnya. Untuk tujuan pembahasan topik saya kali ini, saya akan tetap menyebut kelompok ini sebagai kelompok di luar pemerintahan dan tidak melakukan pembedaan berdasarkan keragaman profesi. Tulisan kali ini bertujuan mengkaji perkembangan pelaksanaan pembangunan masyarakat dari aspek siapa inisiatornya.

Hampir di semua negara, inisiator pelaksanaan pembangunan masyarakat pada awalnya adalah pemerintah. Tujuan pemerintah melaksanakan program pembangunan masyarakat di masa awal terbentuknya pemerintahan tentu saja untuk memperkuat tatanan kekuatan struktur sosial-ekonomi yang dapat menunjang tercapainya stabilitas politik. Masalah-masalah sosial yang menjadi prioritas pembangunan masyarakat yang dilaksanakan melalui insiatif pemerintah juga sangat universal, seperti pengurangan jumlah angka kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana sosial, dan perbaikan kualitas pendidikan. Inisiatif pelaksanaan pembangunan masyarakat oleh pemerintah sering juga disebut sebagai pendekatan pembangunan masyarakat dari atas ke bawah (top-down approach). Istilah tersebut digunakan untuk merepresentasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada umumnya dikendalikan secara terpusat oleh badan-badan pelaksana pembangunan di pemerintahan. Pendekatan ini berpijak pada pandangan bahwa masyarakat dan lingkungan tidak berdaya dan mereka adalah objek yang harus dibangun untuk mencapai tatanan pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah menyusun dan membiayai semua program pembangunan.

Pada tahap ketika sebagian anggota masyarakat telah mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Sebagian kecil porsi masyarakat, pada umumnya yang memiliki pendidikan lebih baik, mulai merasakan adanya kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Kelompok masyarakat ini mulai mengorganisasi pelaksanaan pembangunan dalam skala yang lebih kecil untuk melengkapi program yang dilakukan oleh pemerintah. Anggota kelompok ini bisa saja para peneliti, sarjana, dan tokoh-tokoh masyarakat di luar pemerintahan. Pada tahap ini inisiator pelaksanaan pembangunan masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Anggota masyarakat di luar pemerintah juga sudah merasa penting untuk turut serta membangun lingkungan dan kelompoknya. Kelompok ini mulai merasa penting untuk menyumbangkan pikiran dan pendapatnya ke dalam program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Pada tahap ini, inisiatif pelaksanaan pembangunan telah mulai bersumber dari bawah ke atas dan sering pula muncul tokoh-tokoh pembangunan dari kelompok masyarakat. Istilah asing yang sering digunakan untuk pendekatan pembangunan ini adalah bottom-up approach dan grass-root approach. Perubahan penting di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan ini terutama adalah terlibatnya anggota masyarakat sebagai pengambil keputusan.

Pendekatan yang ketiga adalah sinergi dan kerjasama (synergy and collaborative approach) antara berbagai institusi di dalam penentuan program dan pelaksanaan pembangunan. Pada tahap ini, pelaksanaan pembangunan tidak selalu ditentukan oleh program pemerintah. Tidak jarang, masyarakat di tingkat lokal mengkoordinasi sendiri pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Lembaga-lembaga non-pemerintah juga turut menjalankan pelaksanaan pembangunan. Hasilnya, kadang kala program-program pembangunan yang ada memang dapat saja tumpang tindih dan bisa juga tidak selaras. Oleh sebab itu, sosiatri sebagai mediator di dalam pelaksana pembangunan mempunyai tugas cukup penting di tahap ini untuk menjadi penyelaras program dari berbagai institusi dan mengutamakan masyarakat memperoleh perubahan positif dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Saya mencoba menutup posting ini dengan satu pertanyaan: Bagaimana caranya sosiatri dapat menjadi penyeleras pelaksanaan pembangunan yang dipelopori oleh institusi pemerintah dan institusi non-pemerintah? Silahkan posting pendapat Anda. Salam sosiatri.   
   

Sekilas tentang metodologi sosiatri

Saya teringat dengan pengalaman mengambil mata kuliah Methodology Sosiatri. Pada hari kuliah pertama, dosen masuk ke kelas dan mendistribusikan silabus serta bahan-bahan kuliah. Setelah itu, beliau melakukan kilas balik mata kuliah Pengantar Sosiatri. Kurang dari satu jam perkuliahan kemudian dibubarkan Satu hal yang sangat menyedihkan adalah setelah pertemuan tersebut, dosen yang bersangkutan tidak pernah lagi masuk ke kelas untuk mengajar pada waktu dijadwalkan. Namun kami tetap diberi ujian tengah semester dan ujian akhir sesuai dengan bahan yang diberikan. Lebih menyedihkan lagi, nilai mata kuliah juga baru diberikan setahun kemudian dan nilai tersebut juga diberikan setelah saya meminta bantuan dekan dan dosen pembimbing akademik untuk menyampaikan kepada dosen tersebut bahwa saya itulah satu-satunya nilai saya yang belum dilaporkan ke bagian akademik kampus untuk melengkapi syarat mendaftar ujian skripsi. Tanpa surat keterangan dari dekan dan dosen pembimbing, saya yakin nilai tersebut tidak akan dilaporkan

Selama tidak ada perkuliahan, saya membaca materi perkuliahan dan mecoba memahaminya. Hasilnya memang saya memperoleh nilai "A" untuk mata kuliah tersebut, tetapi saya tetap merasa bahwa ada yang salah pada bahan-bahan kuliah tersebut karena isinya bukanlah bahan-bahan yang terkait dengan metode penelitian melainkan Filsafat Ilmu Pengetahuan. Saya bisa menyatakan dengan jelas itu merupakan bahan Filsafat Ilmu Pengetahuan, karena memang materi yang tersaji di dalam artikel yang diberikan membahas mengenai tahu dan pengetahuan. Karena rasa ingin tahu yang cukup tinggi, saya tidak pernah berhenti mencoba untuk mempelajari sendiri hakikat Methodologi Sosiatri dengan membaca penelitian-penelitian yang dilakukan oleh sosiatris dan melakukan sintesis praktik tersebut dengan mata kuliah yang saya ambil di program studi sosiatri.

Sosiatri adalah ilmu sosial terapan yang di dalam kerjanya tidak memiliki metode penelitian khusus, melainkan menerapkan metodologi ilmu-ilmu sosial lainnya dan memadukan beberapa metode untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia. Tugas mahasiswa sosiatri dan para sosiatris adalah memilih metode pada ilmu-ilmu sosial untuk digunakan sesuai dengan masalah di dalam masyarakat yang akan diselesaikan. Metode-metode yang diterapkan untuk menyelesaikan satu masalah sosial tidak selalu sama, melainkan sangat unik dan ditentukan oleh karakteristik masyarakat di mana sosiatris bekerja.

Untuk memahami methodologi sosiatri akan lebih mudah jika saya meyajikan contoh. Berikut ini adalah contoh rumusan masalah penelitian sosiatri:

Bagaimana cara meningkatkan peran aktif ibu di dalam memilih menu makan bergizi untuk anggota keluarga dengan menggunakan penghasilan rumah tangga di bawah upah minimum regional?" 

Untuk menjawab masalah penelitian ini ada beberapa alternatif metodologi yang dapat diterapkan oleh sosiatri. Berikut ini adalah model pertama yang dapat diterapkan.

Sosiatris dapat mengumpulkan data kondisi sosial ekonomi tiga keluarga berpenghasilan rendah dengan menerapkan metode partisipasi terlibat dan pekerjaan sosial. Untuk mendapatkan data yang akurat, sosiatris dapat saja tinggal di sekitar keluarga tersebut, mengalami kondisi kehidupan rumah tangga yang diteliti, dan membantu ibu-ibu pada keluarga tersebut untuk membuat keputusan manajemen rumah tangga dengan penghasilan yang terbatas. Aktivitas sosiatris juga dapat berupa menemai ibu-ibu tersebut berbelanja dan memasak makanan bagi keluarganya. Selama penelitian, sosiatris bertindak sebagai rekanan bagi ibu-ibu rumah tangga tersebut untuk berdiskusi dan memecahkan masalah. Sosiatris memang tidak dapat secara drastis mengubah kebiasaan hidup pada keluarga tersebut, tetapi mencoba bertindak sebagai agen perubahan di dalam kehidupan rumah tangga masyarakat berstatus ekonomi rendah. Metode-metode ilmu sosial yang diterapkan untuk masalah ini adalah metode etnografi, pekerjaan sosial, kesejahteraan keluarga, and kesehatan masyarakat. 

Ilustrasi berikut ini merupakan alternatif yang lebih sederhana di dalam menerapkan metode ilmu-ilmu sosial ke dalam kerja sosiatri.

Berbekal pengetahuan dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi, Pembangunan Sosial, dan Agronomi, sosiatris memusatkan sasaran penelitian pada keluarga ekonomi rendah yang memiliki lahan di sekitar rumah. Sosiatri kemudian melakukan pendekatan kepada ibu-ibu pada keluarga tersebut untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan mengenai pemanfaatan lahan di sekitar rumah untuk berkebun. Sosiatris memberikan pemahaman dan membantu ibu-ibu tersebut untuk melakukan penanaman makanan bergizi dan cepat tumbuh dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat tinggal keluarga-keluarga tersebut. 

Melalui kedua contoh ini, saya yakin Anda dapat melihat keunikan metodologi sosiatri. Sosiatri menerapkan metode pada ilmu-ilmu sosial lainnya, tetapi tidak hanya untuk kepentingan menemukan jawaban bagi rumusan masalah yang ditetapkan, melainkan juga turut aktif di dalam kegiatan menjalankan pemberdayaan masyarakat di mana sosiatris meneliti atau bekerja. Pada intinya, tujuan sosiatri sebagai ilmu terapan adalah melakukan tindakan sosial yang berdampak pada pembangunan masyarakat yang dibantu dan selain itu sosiatris juga belajar tentang kehidupan sosial masyarakat yang dibantunya.