Landasan munculnya sosiatri

Pembangunan diterapkan, masyarakat perlu terlebih dahulu dibantu untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang selama ini telah membebani mental dan psikologisnya.

Ilmu-ilmu sosial yang ada memang sangat banyak. Ilmu-ilmu sosial tersebut dapat diterapkan untuk membantu masyarakat di dalam mengatasi masalah sosial tersebut, tetapi ilmu-ilmu tersebut tidak dapat bekerja secara terpisah-pisah – melainkan harus diwadahi dalam satu sistem untuk dapat bekerja secara sinergis dan dinamis sesuai dengan keperluan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Wadah inilah yang belum tersedia. Wadah ini akan lebih efektif jika diwujudkan dalam bentuk ilmu khusus.

Gagasan empirik ilmiah tersebut kemudian didiskusikan di kalangan ilmuwan yang berkonsentrasi pada usaha mengatasi masalah sosial masyarakat Indonesia dan UGM dianggap sebagai lembaga yang mapan dan mantap untuk mendidik ilmuwan-ilmuwan khusus di bidang tersebut. Supaya ilmuwan di bidang ini dapat bekerja secara maksimal, mereka perlu dibekali pengetahuan yang mapan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM dapat melaksanakan tugas tersebut, maka lembaga ini ditugaskan untuk merumuskan dan membentuk wadah bagi bekerjanya ilmu-ilmu sosial secara interdisipliner.

Wadah yang dibentuk perlu memiliki ciri khas, sebab objek yang ditangani sangat khusus dan tidak menjadi lingkup dari satu pun cabang ilmu sosial yang telah ada. Langkah yang dianggap paling tepat adalah mengembangkan Jurusan baru pada Fisipol UGM. Jurusan baru tersebut selanjutnya bertugas mendidik tenaga-tenaga profesional yang akan menangani masalah-masalah sosial yang telah diidentifikasi. Tenaga-tenaga profesional inilah yang kemudian di saat ini dikenal sebagai Sosiatris.

Ilmuwan-ilmuwan sosial di negeri ini memang sangat langkah pada saat awal kemerdekaan. Pada umumnya, sebagian besar pemuda bangsa ini yang sempat belajar di luar negeri mengambil jurusan teknik dan kedokteran. Pengalaman-pengalaman berorganisasi dan perjuangan kemerdekaan membuat para pemuda terdidik tersebut banyak membaca dan mendalami ilmu sosial secara otodidak. Hasil belajar otodidak tersebut kemudian menjadi bekal mereka untuk mendidik dan mengajar kepada generasi baru di kampus-kampus, termasuk di UGM.

Perjuangan untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan sosial dan tenaga profesional yang dapat menjalankan tugas-tugas pembangunan masyarakat memang bukan tugas yang mudah. Namun usaha ini dimungkinkan dengan adanya kesempatan untuk memiliki universitas secara mandiri dan kerelaan para cendekiawan untuk membagikan pengetahuan otodidak mereka dan juga pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian kepada negara. Keberadaan Fisipol UGM dan Jurusan Sosiatri merupakan langkah lanjutan dalam mengatasi kelangkaan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan sosial.

Masalah-masalah sosial tersebut akan menghambat usaha pembangunan jika tidak segera diatasi. Masyarakat yang sakit tidak akan memiliki daya dan kemampuan yang optimal untuk mengembangkan kreativitas dan usaha untuk mendukung program-program pembangunan. Oleh sebab itu, sebelum proses dan tercapainya Indonesia sebagai sebuah negara merdeka setelah Proklamasi Kemerdekaan bukan merupakan langkah akhir, melainkan justru langkah awal perjuangan menegakkan dan mempertahankan kedaulatan. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dalam maupun luar negeri.

Ancaman terhadap kemerdekaan dapat bersumber dari penolakan pengakuan terhadap adanya Republik Indonesia (RI). Oleh sebab itu, untuk memperkuat proses pengakuan kedaulatan dan tegaknya RI, kalangan kampus turut merasa bertanggungjawab. Sebagai Universitas Negeri pertama di tanah air, UGM memiliki tanggungjawab untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan melalui perjuangan secara akademis.

Perjuangan secara akademis yang dapat dilakukan oleh UGM adalah mengatasi dan mengurangi berbagai dampak negatif penjajahan yang diderita oleh rakyat Indonesia. Banyak masalah sosial patologis yang disisahkan oleh penjajahan yang belum dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah pada masa awal kemerdekaan. Masalah sosial tersebut tampak dengan jelas dalam bentuk kemiskinan, kebodohan, pengangguran, rendahnya kualitas kesehatan, dan berbagai bentuk kepincangan-kepincangan sosial.